Liesnaeka's Blog

Koalisi, antara Kesamaan Ideologi dan Bagi-bagi Kekuasaan

Posted on: Juni 22, 2009

Kursi calon presiden dan wakil presiden yang mensyaratkan adanya 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional sungguh merupakan syarat yang berat bagi partai politik, mengingat hanya satu partai yang bisa mencalonkan presiden, yaitu Demokrat. Semenjak pemilu legislatif, kita disuguhi banyak manuver politik, mulai dari penjajagan, komunikasi, negoisasi yang akhirnya mencapai kesepakatan koalisi ataupun berpisah membuat koalisi baru.

Kini dengan koalisi antar partai politik, ada tiga pasangan yang maju dalam pilpres yaitu SBY dengan Boediono, Megawati dengan Wiranto dan Jusuf kalla dengan Prabowo. Disini bisa dilihat tidak ada satupun parpol yang percaya diri bahwa tanpa koalisi mereka akan memperoleh suara yang memadai untuk kemudian mengusulkan capres mereka sendiri.

Sebelum pendaftaran capres-cawapres, koalisi yang dibangun berbagai parpol begitu cepat berubah, bahkan membuat rakyat terkaget-kaget, seperti wacana koalisi Demokrat dengan PDIP yang dinilai tidak akan pernak terjadi karena  ‘ketidakharmonisan’ hubungan SBY dengan Megawati. Lalu wacana koalisi dua partai besar yaitu PDIP dengan Golkar yang mengusung dua capres dan cawapres sekaligus. Sebenarnya, apa makna koalisi?

Melihat realita saat ini, syarat pencalonan presiden yang minimal 20 % dari kursi DPR sangat  memberatkan partai politik. Secara retorika, banyak elite politik berkoalisi berdasar persamaan ideologi dan platform. Namun jika kita lihat lebih jauh, peraturan 20% itulah yang menyebabkan partai politik melakukan koalisi.

Selain alasan-alasan diatas, tidak aneh jika Demokrat melakukan koalisi dengan PKS, PAN, PPP dan PKB walaupun suaranya mencapai 20%, diharapkan dengan adanya koalisi, pemerintahan yang dibangun nantinya akan lebih stabil. Pembuatan undang-undang, rencana anggaran ataupun yang lainnya akan lebih mudah untuk gol.

Namun, tidak selamanya koalisi akan membuat pemerintahan akan stabil, contohnya saja walau ada kesepakatan berkoalisi, namun ditingkat bawah tak jarang partai oposisi dan partai pemerintah malah berkerjasama ‘mengolkan’ gubernur ataupun walikota.  Sebenarnya, koalisi permanen seperti di negara Australia patut diapresiasi, dengan koalisi permanen, partai-partai tidak perlu bingung-bingung lagi memilih kawan maupun lawan. Koalisi permanen membawa dampak positif bagi kehidupan berpolitik, dengan adanya koalisi permanen akan terjadi penyerdeharnaan jumlah partai politik, adanya kohesivitas antara pusat dengan daerah, menurunkan angka golput karena rakyat tidak lagi kebingungan dengan makin sedikitnya partai politik dan meminimalisir biaya politik.

Last but not not least, semoga koalisi yang telah berjalan saat ini tidak sekedar ‘berbagi kekuasaan’ semata, kepentingan dan kesejahteraan rakyat itulah yang utama. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori

Arsip

%d blogger menyukai ini: