Liesnaeka's Blog

DPT Lancar, Pemilu Tentram

Posted on: Juni 22, 2009

Pemilu legislatif (pileg) telah usai. Pemilihan presiden kini sudah didepan mata. Menengok pileg yang lalu, banyak kekisruhan terjadi, sebut saja money politic, kotak suara yang tidak terkunci, penggelembungan suara dan ketidakakuratan daftar pemilih tetap, alias DPT. KPU memang sudah bekerja dengan maksimal, namun patut disayangkan, masih banyak kesalahan dalam pendataan, seperti kepemilikan DPT ganda, orang meninggal tapi masuk DPT dan tidak tercantumnya warga dalam DPT.
Menurut Rektor Indonesia (2009), ketidakakuratan daftar pemilih tetap (DPT) menyebabkan 30% warga Indonesia tidak dapat memilih. Banyak partai maupun caleg kecewa karena pemilih potensialnya berkurang. Alhasil, 19 Parpol kecil mengajukan sengketa DPT ke Mahkamah Konstitusi.
19 Partai itu mengajukan permohonan atas sengketa kewenangan lembaga negara antara presiden RI cq Mendagri dan KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif 2009. Partai itu adalah Partai Buruh, Patriot, Partai Pengusaha Peduli Indonesia, Partai Serikat Indonesia, Partai Merdeka, PKNU, Pakar Pangan, PDS, PPRN, Barisan Nasional, PPD, PPI, PNI Marhaenisme, PDP, PBR, PKDI, PIS, PDK, dan PPNU Indonesia. Pemerintahpun angkat tangan dalam urusan DPT, hal ini karena kepengurusan DPT adalah kewenangan KPU dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam masalah ini.
Kini pemilu presiden semakin dekat, 9 April 2009 merupakan waktu yang tak lama lagi. Permasalahan DPT sebenarnya menjadi evaluasi kita bersama, kenapa?
Pertama. Data pemerintah, yaitu data dari Departemen Dalam Negri tidak akurat. Banyak warga yang memiliki KTP ganda yang menyebabkan data DPT kacau. Jika pemerintah dapat membuat sistem single identity mungkin permasalahan DPT tidak separah sekarang ini, dengan sistem single identity warga hanya memiliki satu identitas tapi bisa untuk mengurus apa pun, satu identitas yang menjadi kode tiap warga negara untuk melakukan kewajiban dan menuntut haknya kepada negara.
Kedua. KPU tidak mengecek kondisi di lapangan. KPU berasumsi bahwa data Departemen Dalam Negri benar, padahal sudah diketahui bersama bahwa DPT kacau.
Ketiga. Masyarakat kurang proaktif melihat DPT pileg, sehingga baru protes ketika DPT sudah ada.
Keempat. Partai politik kurang memperhatikan keakuratan DPT. Kesibukan luar biasa untuk menarik massa membuat atensi partai politik berkurang dalam mengamati akurasi DPT.
Menjelang pemilihan presiden ini, KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas kelangsungan pemilihan presiden dapat melakukan berbagai cara untuk memutakhirkan data DPT. Kerjasama dengan Rt/Rw sangat diperlukan karena mereka merupakan garda depan yang mengetahui kondisi real masyarakat. Pengawasan di KPU dengan sistem check and balance harus diterapkan dengan ketat, agar tak salah lagi mendata DPT.
Adanya sebagian masyarakat yang menginginkan pemboikotan pemilu bukanlah solusi yang apik, pasalnya, jika pemilu dibokot, bisa jadi Indonesia menjadi negara kisruh seperti yang terjadi di Thailand. Kestablian negarapun menjadi taruhannya.
Sebaiknya, mari setiap pihak aktif dalam DPT ini. Tidak perlu saling menyalahkan, KPU segera mengkoordinir dan mensosialisasikan DPT, serta masyarakatpun ikut aktif dengan segera mengecek keberadaannya di DPT. Semoga dengan Pemilu lancar, negara akan tentram. Amien.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

Kategori

Arsip

%d blogger menyukai ini: